Media-AnakNegeri – Tim kuasa hukum Khilafatul Muslimin menyampaikan pernyataan tegas kepada pihak penguasa agar tidak melakukan diskriminasi dan kriminalisasi terhadap siapapun.
Dalam konferensi pers yang diadakan di depan Pengadilan Negeri Bekasi, mereka menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak-hak dasar setiap warga negara tanpa memandang latar belakang atau keyakinan.
“Sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum dan keadilan, kami meminta agar pihak penguasa bersikap adil dan tidak melakukan tindakan diskriminatif atau kriminalisasi terhadap individu atau kelompok manapun,” ujar perwakilan tim kuasa hukum. “Kami berharap semua pihak dapat menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial.”
Pernyataan ini muncul karena adanya perlakuan tidak adil terhadap pimpinan tertinggi Khilafatul Muslimin dan beberapa anggotanya. Tim kuasa hukum menyatakan akan terus memperjuangkan keadilan dan memastikan bahwa hak-hak klien mereka dilindungi sesuai dengan konstitusi dan hukum yang berlaku.
“Kami akan mengambil langkah hukum yang diperlukan untuk melindungi klien kami dan menegakkan keadilan. Kami percaya bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang adil di mata hukum,” tambah perwakilan tersebut.
Tim kuasa hukum juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu dan menolak segala bentuk diskriminasi dan kriminalisasi yang dapat merusak persatuan dan keharmonisan bangsa.
Dengan pernyataan ini, diharapkan semua pihak dapat bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang adil dan inklusif bagi semua warga negara Indonesia.
[Media-AnakNegeri]
Semoga pemerintah TDK menjastivikasi pergerakan khilatul muslimin yg membawa misa perdamaian dan kasih sayang serta membangun segala bidang di negeri tercinta ikut andil dlm mensejahterakan masyarakat Indonesia dan mencerdaskan generasi melalui pendidikan Islam..
Harapan semoga para pemimpin khilafatul muslimin dan pengurus pendidikan yg di tahan agar segera di bebaskan.
Lawan kezaliman dg terus sampaikan kebenaran dan menegakkan keadilan
Keadilah hanya milik allah di dalam hukum allah
Hukum Indonesia berantakan
Karena dibalik semua ada Unsur politik