Bandar Lampung 2 November 2025
Pemerintah Kota Bandar Lampung Kembali menjadi sorotan publik menyusul kebijakan pengalokasian anggaran sekitar Rp10 miliar untuk program wisata religi bagi para aparatur pemerintahan. Program ini diklaim bertujuan meningkatkan spiritualitas dan pengetahuan keagamaan pegawai, sekaligus memperkuat pembinaan moral aparatur negara. Namun, keputusan tersebut justru menimbulkan pertanyaan besar di tengah kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang masih menghadapi banyak tekanan.
Sejumlah warga mempertanyakan untuk siapa sebenarnya program tersebut ditujukan dan seberapa besar dampaknya bagi pelayanan publik. Di saat berbagai kebutuhan masyarakat dinilai lebih mendesak, anggaran miliaran rupiah untuk kegiatan perjalanan dinilai tidak tepat sasaran.
“Bukan kita tidak mendukung kegiatan keagamaan. Tapi pertanyaannya, apakah ini benar-benar mendesak? Bisa dirasakan langsung oleh semua warga? Atau hanya untuk segelintir peserta?” ujar seorang warga Kelurahan Sukadanaham.
Kritik serupa also disampaikan oleh pemerhati kebijakan publik. Mereka menilai bahwa pengelolaan anggaran daerah seharusnya berpegang pada skala prioritas, terlebih ketika kondisi ekonomi sebagian masyarakat sedang tidak stabil. Mereka menekankan pentingnya transparansi penggunaan dana publik, mulai dari tujuan, pelaksanaan, hingga evaluasi manfaat program.
Di sejumlah wilayah Kota Bandar Lampung, persoalan fasilitas kesehatan, kualitas pendidikan, hingga infrastruktur jalan masih menjadi keluhan warga. Selain itu, pelaku UMKM dan masyarakat berpenghasilan rendah masih menghadapi tekanan berat akibat fluktuasi harga kebutuhan pokok dan terbatasnya peluang usaha.
Dalam situasi tersebut, program wisata religi dinilai tidak memiliki urgensi yang kuat dan berpotensi menjadi pemborosan apabila manfaatnya tidak dapat dirasakan secara luas. Tanpa ukuran manfaat yang jelas, kebijakan semacam ini dikhawatirkan hanya menguntungkan kelompok tertentu dan tidak berdampak signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Masyarakat Bandar Lampung menegaskan bahwa mereka tidak menolak kegiatan pembinaan spiritual atau nilai keagamaan. Namun yang diharapkan adalah kebijakan yang benar-benar berpihak pada kebutuhan nyata rakyat, seperti penguatan ekonomi lokal, perbaikan fasilitas umum, hingga program pengentasan kemiskinan.
Kepercayaan publik dibangun dari kebijakan yang tepat guna dan transparan. Untuk itu, masyarakat masih menunggu langkah nyata pemerintah dalam memastikan bahwa setiap rupiah anggaran digunakan untuk kepentingan banyak orang, bukan hanya untuk program yang tampak baik secara formal, tetapi minim dampak jangka panjang.
